Politician

Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat February 11, 2018
Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat

5.4

Anti-Corruption

6.0/10

Pro-Environment

5.0/10

Human Rights

6.0/10

Strong Leadership

5.0/10

Breakthrough Policy

5.0/10

Politisi partai PDIP ini disebut-sebut terkait kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta, terkait adanya dugaan koruptif kebijakan pada perbedaan hasil pembahasan dan penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Pulau Reklamasi C dan D Teluk Jakarta.

Dilansir oleh tribunnews.com, penetapan NJOP oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta (BPRD DKI) pada pertengahan 2017 lalu, dianggap jauh dari semestinya yang hanya mencapai Rp. 3,1 juta per meter. Padahal pada simulasi yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif di awal tahun 2016, NJOP tersebut mencapai Rp. 10 juta per meter.

Penetapan NJOP ini disinyalir atas dasar persetujuan serta diketahui oleh Djarot, sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Berbagai keraguan itu juga muncul, dikarenakan besaran NJOP sendiri bersifat naik pada setiap tahun bukan turun seperti penetapan NJOP pada Pulau Reklamasi C dan D Teluk Jakarta.

Kebijakan yang dikeluarkan Djarot tersebut, tentunya mempengaruhi rekam jejaknya pada pertarungan Pilkada Gubernur Sumut tahun ini. Pertaruhannya sebagai kader partai sekaligus calon Gubernur pun akan semakin diuji dengan adanya kasus reklamasi ini.

Berjaya di Blitar, Sempat Pimpin Ibukota, Hingga Coba Peruntungan di Sumut

Sosok politisi yang lahir di Magelang, 6 Juli 1962 silam ini sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Karir politiknya ditandai dengan duduknya ia sebagai Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur periode tahun 1999 hingga 2000.

Pada periode tahun 2000 hingga 2005 dan periode 2005 hingga 2010, Djarot mengemban tugas sebagai sebagai Walikota Blitar. Ada hal yang cukup unik di masa dirinya memimpin Kota Blitar yakni, ia membatasi keberadaan kehidupan metropolitan yang mewah. Daripada membangun pusat perbelanjaan modern atau gedung pencakar langit, ia lebih memilih untuk menata para pedagang kaki lima (PKL) yang mendominasi roda perekonomian di Kota Blitar.

Dengan konsep tersebut, ia pun sukses menata PKL yang saat itu jumlahnya mencapai ribuan. Kota Blitar dibawah kepemimpinannya saat itu, juga menjadi tertata rapi serta dapat terbangun perekonomian warganya tanpa harus memiliki pusat perbelanjaan modern. Dengan kebijakannya tersebut, Kota Blitar dianugerahi gelar adipura secara berturut – turut, yaitu pada tahun 2006, 2007, dan 2008.

Sosok Djarot di mata warga Blitar juga dikenal sebagai sosok yang merakyat dan sederhana. Dengan kepemimpinan serta sosoknya yang bersahaja itu, tak heran jika dirinya mampu menjabat sebagai Walikota Blitar selama dua periode.

Gaya kepemimpinannya itu juga mengantarkan Djarot untuk duduk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sejak 17 Desember 2014. Lalu, pada 9 Mei 2017, Djarot didaulat menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok yang divonis 2 tahun penjara terkait kasus penodaan agama. Hingga akhirnya pada 15 Juni 2017, dirinya resmi diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi, dan mengakhiri jabatan pada 15 Oktober 2017.

Setelah diusung oleh partainya, kini Djarot pun mencoba peruntungan di Sumut untuk bertarung pada Pilkada Gubernur tahun ini bersama pasangannya Sihar Sitorus. Selain didukung PDI-P, pasangan ini juga mendapat dukungan dari PPP untuk berlaga di Pilkada Sumut.

Dalam berbagai kesempatan, Djarot sempat mengutarakan programnya untuk membangun Sumut dengan menitikberatkan di sektor pendidikan. Hal tersebut ia akan jalankan, karena masih banyaknya warga usia sekolah yang masih kekurangan biaya untuk menempuh pendidikan yang layak.

Photo: Garry Andrew Lotulung / KOMPAS.com

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1