Politician

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo November 16, 2017
ganjar pranowo

Ganjar Pranowo

5.4

Anti-Corruption

5.0/10

Pro-Environment

3.0/10

Human Rights

6.0/10

Strong Leadership

7.0/10

Breakthrough Policy

6.0/10

Ganjar bukan orang baru di dunia politik, khususnya politik kepartaian. Lelaki lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini aktif berorganisasi dan berdiskusi sejak 1992 sebagai mahasiswa, salah satunya dengan organisasi pemuda yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pengalamannya saat mahasiswa dengan menjadi relawan bersama mahasiswa lainnya untuk ke Jakarta, merupakan cicilan meletusnya Reformasi.

Pilihan politik tak sembarang dari Ganjar adalah ia aktif di PDI zaman Orde Baru. Menjadi merah atau hijau di era Kuningnya Otoritarian Soeharto merupakan pilihan yang tak nyaman. Kita bisa mengerti kuatnya perlawanan terhadap pemerintahan otoriter untuk bisa mewujudkan pemilu dan pemerintahan yang demokratis dari penuturan Ganjar.

Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah 2013-2018, Ganjar adalah anggota DPR masa jabatan 2004-2009 dan 2009-2014. Di Pemilu DPR 2004, sebagai peraih suara kedua di daerah pemilihan Jawa Tengah VII, Ganjar menjadi dewan (Komisi IV) karena peraih suara terbanyak, Jacob Tobing dipilih Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Keterpilihan langsungnya sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2009 dan jabatannya sebagai pimpinan Komisi II tanda tinggi kepercayaan dari rakyat, parpol, dan kolega dewan terhadap Ganjar.

Di 2013, Ganjar mengundurkan diri sebagai anggota DPR untuk mencalonkan di Pilkada Jawa Tengah. PDI Perjuangan mengusungnya atas dasar loyalitas dan elektabilitas. Terbukti, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko, Ganjar terpilih sebagai gubernur melalui Pilkada 2013 dengan 48,82% suara menyertakan dominasi kemenangan di kabupaten/kota yang merupakan kandang banteng.

Baca Juga: Ganjar, Gubernur Rock N’ Roll

Slogan “mboten korupsi mboten ngapusi” saat kampanye pilkada Ganjar praktekan dengan menciptakan kultur komunikasi aksesibel dan respon. Pada 27 April 2014, ada pemberitaan dan video viral mengenai Ganjar yang marah terhadap petugas Dinas Perhubungan. Dirinya mengaku melihat langsung pungutan liar di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang yang ia respon berdasar pelaporan warganet. Ada praktek kernet yang memberikan Rp10-20 ribu (di bawah denda resmi Rp60 ribu) kepada petugas.

Evaluasi kasus itu lebih disimpulkan sebagai pencitraan semata. Penutupan Jembatan Timbang sebagai konsekuensi pungutan liar di Subah berdampak pada kerugian ekonomi Jawa Tengah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, provinsi berpenduduk terbesar kedua Indonesia ini harus kehilangan pendapatan Rp10,118 miliar pada 2014.

Wakil rakyat ya pembantu rakyat. Kerja pembantu adalah mengabdi kepada tuannya. “Tuanku ya Rakyat, cuma wakil aja kok gaya..”

Catatan korupsi e-KTP

Penilaian politisi yang baik bagi Ganjar terganggu saat namanya termasuk sebagai pihak terkait korupsi e-KTP. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah (4/Juli 2017) mengatakan, ada indikasi aliran dana ke sejumlah nama terkait dalam korupsi e-KTP.

Korupsi e-KTP merupakan kasus yang ditemukan oleh KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan, sekaligus. KPK menangani kasus e-KTP setelah BPK menemukan dugaan korupsi e-KTP dengan kerugian negara Rp 24,9 triliun.

Sikap klarifikasi Ganjar untuk sebuah kesimpulan dirinya tak bersalah adalah dengan menghadapi proses penegakan hukum. Ganjar menghadiri proses persidangan korupsi e-KTP sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (12/10/2017). Segala pertanyaan hakim Ganjar jawab. Soal ada/tak adanya dominasi suatu partai terhadap proyek e-KTP sampai perdebatan antarfraksi partai politik di DPR, Ganjar jelaskan meski sebagian dengan kalimat terbatas.

Klarifikasi pun dilakukan Ganjar melalui media sosial. Dalam konteks e-KTP ini ia tak menunjukan kesan lari dari warganet. Ganjar tetap menjadikan twitter sebagai saluran tanya-jawab antara publik dengan dirinya sebagai pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.

Catatan lingkungan kasus semen

Selain kasus e-KTP, Ganjar pun bercatatan soal kasus kerusakan lingkungan mengenai keberadaan pabrik semen. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah ke Kementerian Dalam Negeri. Ganjar dianggap bersalah menerbitkan izin lingkungan untuk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pun menyebut Ganjar telah “mempermainkan hukum demi kepentingan industri”.

Pada 2 Agustus 2016, Mahkamah Agung (MA) membatalkan izin pabrik semen dengan mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK). Putusan ini membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Tapi, pada 9 November 2016 Ganjar malah mengeluarkan “adendum” atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk.

Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum sebelumnya. Ia memutuskan menunda pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru “dengan sedikit perubahan wilayah” kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut dan menilai sebagai bentuk arogansi gubernur.

Ganjar menekankan, belum ada penjelasan soal keharusan penutupan keberadaan pabrik. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia bersedia menutup asalkan disetujui pemerintah pusat. Namun, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan (21/3/2017), pemerintah pusat tak berkewenangan dalam izin pabrik semen karena merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Photo: Kompas.com/Andreas Lukas Altobeli

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
111