Article

Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2018

Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2018 February 24, 2018

Peserta Pilkada serentak 2018 setidaknya akan diikuti oleh 8,85 persen perempuan, jumlah yang meningkat tapi tidak signifikan. Ada 101 perempuan dari 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Berdasarkan data infopemilu.kpu.go.id, dari 101 perempuan tersebut, 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat (TMS), serta 3 calon belum ditetapkan.

Pada Pilkada 2015 partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen. Ada 123 perempuan dari 1.646 yang memenuhi syarat calon kepala daerah. Sedangkan Pilkada 2017 turun ke angka 7,17 persen dan hanya ada 48 perempuan dari 670 pendaftar.

Pesebaran perempuan yang ikut Pilkada 2018 tersebar di 7 provinsi, 45 kabupaten dan 26 kota.

2 Orang tampil menjadi calon Gubernur

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mencatat ada 49 perempuan mendaftar menjadi calon kepala daerah, dua orang perempuan mendaftar jadi calon gubernur yaitu Khoflfah lndar Parawansa di Jawa Timur dan Karolin Margret Natasa di Kalimantan Barat. Adapun 31 orang mendaftar jadi calon bupati dan 16 orang mendaftar sebagai calon wali kota.

Sementara itu, 52 perempuan mendaftar menjadi calon wakil kepala daerah, 5 orang mencalonkan diri jadi wakil gubernur, yaitu ada Ida Fauziyah di Jawa Tengah, Puti Guntur Soekarno di Jawa Timur, Chusnunia di Lampung, Sitti Rohmi Djalilah di Nusa Tenggara Barat, serta Emelia Julia Nomleni di Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, 28 orang mencalonkan diri jadi wakil bupati dan 18 orang mencalonkan diri jadi wakil wali kota.

Baca Juga: Pilkada 2018 Bercalon Tunggal

Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa
Latar belakangan dan kekayaan

Peneliti Perludem, Maharrdhika mengungkapkan rata-rata kekayaan dari para perempuan ini sekitar Rp 10,8 miliar, dengan kekayaan tertinggi dimiliki oleh calon wakil bupati Gorontalo Utara, Suhelah, senilai Rp 71,4 miliar.

Sementara, harta kekayaan terkecil dimiliki oleh calon wakil Bupati Parigi Moutong, Yufni Bungkundapu, senilai Rp 99,6 juta. Jumlah itu jauh dibawah rata-rata biaya kampanye yang ditaksir sekitar Rp 15,7 miliar. Adapun di Jakarta, dana kampanye berkisar Rp 50-60 miliar.

Lebih lanjut Maharddhika mengatakan latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh kader partai, perempuan dengan jaringan kekerabatan, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, dan petahana.

Menurutnya, peluang pencalonan perempuan tertutup oleh dominasi kekuatan modal dan elektabilitas yang mayoritas dimiliki oleh laki-laki. Bergabung dengan partai adalah jalan yang ditempuh perempuan untuk menuju kuasa pemerintah daerah. Perempuan membutuhkan waktu untuk meyakinkan diri, meraih dukungan elit politik, dan merebut kepercayaan pemilih daerah.

Berdasar data KPU, kandidat perempuan dengan latar belakang jejaring kekerabatan meningkat, kandidat yang merupakan mantan legislator menurun. Sementara kandidat dengan latar belakang kader partai dan petahana cenderung stagnan.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
62