Politician

Sudirman Said

Sudirman Said February 13, 2018
sudirman said

Saat itu beberapa manuver sosok yang kini mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah ini, terkait perpanjangan kontrak antara Indonesia dan PT. Freeport, disebut-sebut membahayakan tak hanya bagi Presiden Jokowi semata namun juga berbahaya bagi negara. Dilansir oleh berbagai sumber, ketika itu dirinya menerbitkan surat menteri ESDM Nomor 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015, terkait permohonan perpanjangan operasi PT. Freeport.

Surat yang ditandatangani Sudirman Said itu, isinya mengizinkan Freeport melanjutkan kegiatan operasi sesuai Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021. Surat tersebut justru melemahkan pihak Indonesia saat itu yang menginginkan Freeport berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), syarat tersebut harus dipatuhi oleh Freeport, jika ingin menjadi perusahaan tambang yang memiliki izin ekspor.

Dengan dikeluarkannya surat tersebut, oleh berbagai kalangan Sudirman Said dinilai telah berselingkuh dengan kepentingan nasional dan membela perusahaan tambang asing asal Amerika Serikat itu. Bahkan mantan Ketua MK, Mahfud MD menuding, dengan dikeluarkannya surat tersebut, Sudirman Said tidak patuh pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba perpanjangan operasi. Dengan diberlakukannya UU tersebut, seharusnya kontrak Freeport berakhir dan tidak dapat diperpanjang dengan sistem kontrak lagi.

Tak hanya itu, Mahfud juga menyesalkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Sudirman Said kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan izin ekspor konsentrat selama enam bulan kepada Freeport, denga kuota ekspor 775 ribu Matrik Ton (MT) terhitung sejak 28 Juli 2015 hingga 26 Januari 2016. Akibat izin itu negara dirugikan, karena masih menikmati royalti emas yang besarannya hanya satu persen saja.

Kini perundingan panjang antara pemerintah Indonesia bersama Freeport telah membuahkan hasil. Freeport telah menyetujui melepas saham atau melakukan divestasi kepada pemerintah Indonesia sebesar 51 persen, serta membangun fasilitas pengolahan beserta pemurnian yang harus selesai pada Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara. Pemerintah Indonesia juga menyetujui perpanjangan kontrak Freeport di Papua hingga tahun 2041.

Photo: Alex

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
11